Anggaran BTT Karhutla di Palangka Raya Capai Rp 2,25 Miliar dalam Tiga Tahap Penanganan

Ule.co.id – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Palangka Raya menunjukkan total serapan anggaran sebesar Tiga Tahap BTT Karhutla Capai Rp 2 25 Miliar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya melaporkan penggunaan dana melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) yang terbagi dalam tiga fase, masing-masing menyesuaikan kebutuhan operasional di lapangan.

Fase ketiga menandai puncak kebutuhan finansial, dengan alokasi sekitar Rp 950 juta. Jika ketiga fase digabung, total kebutuhan anggaran penanganan karhutla mencapai Tiga Tahap BTT Karhutla Capai Rp 2 25 Miliar. Kenaikan biaya ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti penambahan personel, konsumsi bahan bakar minyak (BBM), serta kebutuhan makan dan minum bagi tim lapangan.

Hendrikus menegaskan bahwa meski anggaran yang tersedia sudah signifikan, tetap ada kekhawatiran bahwa dana tersebut belum mencukupi untuk menutup seluruh kebutuhan operasional. “Dengan jumlah personel yang besar, BBM yang terus meningkat, serta kebutuhan logistik lainnya, anggaran yang ada masih dirasa kurang,” ujarnya pada Kamis (24/9/26) malam.

• Tahap I: Rp 500 juta – mobilisasi awal, peralatan dasar.
• Tahap II: Rp 800 juta – penambahan personel, logistik lanjutan.
• Tahap III: Rp 950 juta – dukungan penuh untuk operasi akhir.

Untuk menanggulangi kekurangan dana, Pemerintah Kota Palangka Raya bersama DPRD mengusulkan penambahan anggaran melalui APBD Perubahan. BPBD memperoleh tambahan sebesar Rp 2,8 miliar, sementara alokasi BTT ditambah Rp 2 miliar. Penambahan ini diharapkan dapat menutupi kebutuhan yang belum terpenuhi serta memastikan kelancaran operasi hingga status tanggap darurat berakhir.

Penambahan anggaran pada pos BPBD menjadi penting karena setelah status tanggap darurat selesai, penggunaan BTT tidak lagi dapat dilakukan untuk keperluan tertentu. Oleh karena itu, alokasi dana rutin BPBD dalam APBD Perubahan dipilih agar fleksibilitas penggunaan tetap terjaga, baik untuk kegiatan yang telah dilaksanakan maupun untuk menutup kekurangan pembayaran dari tiga fase penanganan karhutla.

Data yang disampaikan Hendrikus mencerminkan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengelola bencana alam yang bersifat kompleks. Ketersediaan dana yang cukup dan penataan anggaran yang tepat menjadi kunci utama dalam mempercepat pemadaman serta meminimalkan kerusakan lingkungan.

Selain aspek keuangan, BPBD juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektoral. Kolaborasi antara dinas terkait, aparat keamanan, serta masyarakat setempat menjadi faktor penentu keberhasilan penanganan karhutla. Upaya edukasi masyarakat mengenai pencegahan kebakaran hutan juga terus digalakkan untuk mengurangi frekuensi kejadian di masa depan.

Dengan total anggaran Tiga Tahap BTT Karhutla Capai Rp 2 25 Miliar, Palangka Raya berharap dapat menanggulangi dampak kebakaran secara efektif, melindungi ekosistem hutan, serta menjaga kesejahteraan warga yang terdampak. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memantau penggunaan dana, memastikan akuntabilitas, dan menyesuaikan strategi penanggulangan sesuai dengan dinamika lapangan.