analitik

Bupati Yamin Tekankan Fiskal Mandiri dan Layanan Publik di APBD 2026 Barito Timur

Ule.co.id – Bupati Yamin Bidik Fiskal Mandiri dan Layanan Publik sebagai agenda utama dalam penyusunan APBD 2026 Kabupaten Barito Timur. Dalam rapat paripurna DPRD pada Selasa (1/9/2026), ia menegaskan bahwa penurunan transfer dari pemerintah pusat harus menjadi pemicu bagi daerah untuk memperkuat pendapatan asli dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Penurunan alokasi dana transfer pusat, yang diproyeksikan mengalami penurunan signifikan, tidak dipandang sekadar beban fiskal. Bupati Yamin menilai hal tersebut sebagai peluang strategis untuk mengurangi ketergantungan pada dana eksternal dan mempercepat kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian, fokus kebijakan beralih ke optimalisasi sumber-sumber PAD, termasuk pajak daerah, retribusi, serta hasil pengelolaan aset daerah.

Baca juga:
DPR Mendesak Pemerintah Pusat Ambil Alih Penanganan Karhutla, Soroti Keterbatasan Fiskal BNPB

Dalam upaya meningkatkan PAD, pemerintah Kabupaten Barito Timur akan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pada basis pajak dan retribusi. Intensifikasi berarti memperbaiki kepatuhan wajib pajak melalui sistem digital dan layanan terpadu, sementara ekstensifikasi mencakup penambahan objek pajak baru yang relevan dengan pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, Bupati Yamin menekankan bahwa peningkatan beban pajak tidak boleh memberatkan masyarakat atau pelaku usaha, melainkan diimbangi dengan peningkatan layanan publik yang lebih baik.

“Bupati Yamin Bidik Fiskal Mandiri dan Layanan Publik” tidak hanya sekadar slogan, melainkan komitmen yang tercermin dalam kebijakan belanja daerah. Setiap penambahan atau pengurangan belanja modal akan melalui kajian kelayakan yang matang, termasuk analisis manfaat‑biaya, studi dampak lingkungan, dan jadwal pelaksanaan yang realistis. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menghindari pemborosan anggaran pada proyek yang tidak memberikan nilai tambah bagi warga.

Pemerintah daerah menargetkan agar belanja publik difokuskan pada sektor‑sektor yang menghasilkan efek berganda, seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan. Proyek‑proyek tersebut dipilih karena memiliki potensi meningkatkan produktivitas ekonomi, memperluas akses layanan dasar, dan menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah pedalaman.

Dalam konteks pengelolaan proyek, Bupati Yamin menegaskan komitmen untuk menyingkirkan proyek mercusuar yang hanya menghabiskan anggaran tanpa memberikan dampak nyata. “Kami akan menghindari proyek yang bersifat simbolik dan tidak terukur manfaatnya bagi masyarakat,” ujarnya. Sebagai gantinya, seluruh program pembangunan akan diarahkan pada inisiatif yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan dapat dirasakan secara langsung oleh warga Barito Timur.

Baca juga:
Prabowo Kirim 1.200 Prajurit TNI dan Helikopter ke Kalimantan, Upaya Besar Tumpas Karhutla

Selain itu, pemerintah Kabupaten Barito Timur juga memperhatikan isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kebutuhan air bersih yang semakin mendesak. Anggaran akan dialokasikan secara proporsional untuk penanggulangan karhutla, termasuk penyediaan peralatan pemadam, pelatihan pemadam kebakaran, dan program rehabilitasi lahan pasca‑bakar. Pada sektor air bersih, rencana investasi meliputi pembangunan sumur bor, instalasi pengolahan air, serta jaringan distribusi yang menjangkau desa‑desa terpencil.

Dengan mengintegrasikan upaya peningkatan PAD, penajaman belanja, dan fokus pada layanan publik, Bupati Yamin berharap APBD 2026 dapat menjadi tonggak perubahan yang signifikan bagi Barito Timur. Ia menutup pernyataannya dengan harapan bahwa kebijakan fiskal mandiri akan memperkuat ketahanan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *