Ule.co.id – PDIP Soroti Ketimpangan Jalan di Kalteng menegaskan bahwa rendahnya kemantapan jaringan jalan antar kabupaten/kota menjadi hambatan utama bagi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalteng menyoroti masalah ini dalam rapat paripurna ke-3 masa persidangan I pada Kamis, 10 September 2024, sekaligus menanggapi pidato pengantar Gubernur terkait Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD 2026.
Juru bicara Fraksi PDIP Kalteng, Ferry Khaidir, menekankan bahwa luasnya wilayah provinsi seharusnya menjadi pendorong untuk memperkuat konektivitas, bukan justru memperparah ketimpangan layanan pembangunan. “Justru karena wilayah kita luas, kebijakan pembangunan harus semakin kuat memastikan konektivitas antardaerah,” ujarnya.
Data resmi Pemerintah Provinsi Kalteng menunjukkan bahwa hingga akhir 2025, kemantapan jalan provinsi telah mencapai 87,33 persen. Namun, tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota masih berada pada angka 38,44 persen dari total panjang jaringan sekitar 14.565,03 kilometer. Artinya, lebih dari separuh jaringan jalan daerah belum berada dalam kondisi mantap.
Berikut ringkasan data kemantapan jalan di Kalteng:
| Kategori | Panjang Jalan (km) | Persentase Kemantapan |
|---|---|---|
| Jalan Provinsi | 2.120,45 | 87,33% |
| Jalan Kabupaten/Kota | 12.444,58 | 38,44% |
Ferry Khaidir menegaskan bahwa masalah kemantapan jalan tidak sekadar soal fisik, melainkan berdampak langsung pada biaya transportasi, distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, dan layanan kesehatan. “Bagaimana kita dapat berbicara tentang pertumbuhan ekonomi apabila jalan yang menjadi urat nadi distribusi barang dan mobilitas masyarakat masih belum layak,” tegasnya.
Ketimpangan jalan ini memperlebar jurang antara wilayah yang sudah memiliki akses memadai dengan daerah pedalaman, pesisir, perbatasan, dan daerah terpencil. Dampak sosial‑ekonomi yang timbul meliputi tingginya biaya logistik, keterlambatan pemasaran produk pertanian, serta kesulitan anak‑anak sekolah dan warga yang membutuhkan layanan kesehatan untuk mencapai fasilitas terdekat.
Fraksi PDIP menuntut Pemerintah Provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota menyusun peta prioritas pembangunan yang lebih terukur. Menurut Ferry, alokasi anggaran infrastruktur harus diarahkan pada wilayah paling tertinggal, paling sulit diakses, dan paling besar dampak sosial‑ekonominya. “Pembangunan harus diarahkan kepada wilayah yang paling tertinggal, paling sulit diakses, dan paling besar dampak sosial‑ekonominya,” tambahnya.
Untuk mengatasi ketimpangan jalan, beberapa langkah strategis diusulkan, antara lain:
- Mengidentifikasi koridor kritis yang menghubungkan pusat produksi pertanian dengan pasar utama.
- Meningkatkan alokasi dana khusus untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan kabupaten/kota.
- Mengintegrasikan rencana pembangunan jalan dengan program pengembangan ekonomi lokal.
- Melibatkan masyarakat setempat dalam pemantauan kualitas dan pemeliharaan jalan.
Selain itu, fraksi PDIP menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran APBD 2026. Mereka meminta agar setiap proyek infrastruktur dilaporkan secara periodik, termasuk indikator kemantapan dan capaian target.
Pengamat infrastruktur menilai bahwa upaya PDIP Soroti Ketimpangan Jalan di Kalteng dapat menjadi katalisator bagi reformasi kebijakan transportasi di provinsi ini. Jika pemerintah mampu menyalurkan sumber daya secara tepat sasaran, diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah akan meningkat, sekaligus memperkecil disparitas antar wilayah.
Secara keseluruhan, sorotan PDIP Soroti Ketimpangan Jalan di Kalteng menegaskan bahwa perbaikan jaringan jalan kabupaten/kota harus menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan provinsi. Dengan mengatasi masalah ketimpangan jalan, provinsi Kalteng dapat memperkuat konektivitas, menurunkan biaya logistik, dan meningkatkan akses layanan dasar bagi seluruh warganya.
