Ule.co.id – Akun Pemprov Serempak Ucapkan Ultah Istri Gubernur Diskominfosantik Kalteng Jadi Bahan Evaluasi menjadi sorotan utama setelah sejumlah akun resmi perangkat daerah Kalimantan Tengah mengunggah ucapan selamat ulang tahun kepada Aisyah Thisia Agustiar Sabran, istri Gubernur Kalteng Agustiar Sabran. Unggahan tersebut muncul pada saat publik tengah memusatkan perhatian pada kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda provinsi tersebut.
Berbagai akun resmi, termasuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalteng, memposting pesan selamat yang kemudian memicu perdebatan publik. Kritik muncul bukan semata karena isi ucapan, melainkan karena penggunaan kanal resmi pemerintah untuk menyampaikan pesan pribadi pada masa krisis. Publik menilai bahwa prioritas komunikasi seharusnya berfokus pada penanganan karhutla yang mengancam ribuan hektar hutan.
Kepala Diskominfosantik Kalteng, Adiah Candra Sari, menanggapi sorotan tersebut dengan menegaskan bahwa setiap respons masyarakat harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. “Terlepas dari berbagai respons publik yang berkembang belakangan ini, tentu menjadi perhatian dan bahan evaluasi bersama,” ujar Adiah pada Minggu (23/8/26). Ia menambahkan bahwa Diskominfosantik berperan sebagai koordinator dan fasilitator agar penyampaian informasi pemerintah berjalan baik, namun pengelolaan konten di masing-masing perangkat daerah tetap menjadi tanggung jawab instansi masing-masing.
Timing unggahan menjadi faktor penting yang memperparah kritik. Pada 22 Agustus 2026, ketika laporan karhutla semakin menguat, munculnya ucapan ulang tahun tersebut dianggap tidak sensitif. Masyarakat menilai bahwa pemerintah seharusnya menempatkan prioritas pada penyuluhan, evakuasi, dan upaya pemadaman, bukan pada perayaan pribadi.
Kasus ini juga membuka diskusi tentang prosedur internal dalam mengelola akun media sosial resmi. Beberapa pakar komunikasi publik menyarankan agar ada pedoman yang jelas mengenai jenis konten yang boleh dipublikasikan, terutama ketika situasi darurat sedang berlangsung. Mereka menekankan pentingnya review lintas sektoral sebelum postingan dipublikasikan secara luas.
Di sisi lain, pihak Diskominfosantik menegaskan bahwa mereka terus melakukan evaluasi internal untuk memperbaiki koordinasi antar perangkat daerah. “Kami akan meninjau kembali mekanisme persetujuan konten, memastikan setiap pesan yang disampaikan selaras dengan prioritas layanan publik dan tidak menimbulkan persepsi yang menyesatkan,” kata Adiah.
Pengalaman ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Penggunaan media sosial resmi harus mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan lingkungan yang sedang berlangsung. Ketika publik menuntut transparansi dan respons cepat, pemerintah harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan komunikasi institusional dan sensitivitas terhadap isu-isu kritis yang sedang dihadapi.
Seiring dengan meningkatnya penggunaan platform digital, Diskominfosantik Kalteng berkomitmen untuk memperkuat kebijakan internal, meningkatkan pelatihan bagi petugas media sosial, serta memperketat prosedur verifikasi konten. Diharapkan langkah-langkah ini dapat mencegah terulangnya kejadian serupa dan memperkuat kepercayaan publik terhadap komunikasi pemerintah.
