Dewan Pantau Pembangunan Jalan Cempaka Mulia‑Kampung Melayu: DPRD Kalteng Awasi Progres Infrastruktur di Kotim

Ule.co.id – Dewan Pantau Pembangunan Jalan Cempaka Mulia-Kampung Melayu memanfaatkan masa reses untuk turun langsung ke lapangan, memeriksa kemajuan proyek jalan strategis yang menghubungkan Desa Terantang dengan kawasan sekitarnya di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Anggota DPRD Kalteng, Abdul Hafid, memimpin rombongan pemantauan tersebut pada Selasa, 1 September 2026. Kunjungan ini bertujuan memastikan bahwa program peningkatan infrastruktur yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berjalan sesuai jadwal, spesifikasi teknis, dan anggaran yang telah ditetapkan.

Dalam rapat kerja Komisi IV bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalteng beberapa minggu lalu, disepakati bahwa penanganan Jalan Cempaka Mulia‑Kampung Melayu akan dilaksanakan secara bertahap, dimulai dengan pembangunan beberapa box culvert. Abdul Hafid menegaskan bahwa pemantauan lapangan menjadi bagian integral dari fungsi pengawasan DPRD, terutama untuk proyek‑proyek yang telah dibahas bersama mitra kerja.

Saat berada di lokasi, tim melihat aktivitas pengerjaan yang nyata. Alat berat sedang melakukan penggalian pada titik yang akan dijadikan dasar pembangunan box culvert pertama. Papan informasi proyek menampilkan nilai kontrak sebesar Rp2,424 miliar, yang seluruhnya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Tengah tahun anggaran 2026.

Abdul Hafid menilai bahwa tahap awal pembangunan harus terus dikawal agar tidak terhenti pada fasilitas penunjang jalan saja. Menurutnya, ruas jalan ini memiliki peran krusial dalam mobilitas masyarakat, karena menjadi penghubung utama antar‑kawasan dan akses bagi warga dalam menjalankan aktivitas sehari‑hari, termasuk transportasi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan.

• Mempercepat distribusi hasil pertanian ke pasar regional.
• Menurunkan biaya bahan bakar dan perawatan kendaraan.
• Meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan.

Abdul Hafid menambahkan, “Pembangunan ini harus kita kawal secara berkelanjutan. Tahun ini dimulai dengan beberapa box culvert. Ke depan kami berharap peningkatan badan jalan juga terus mendapatkan dukungan anggaran sampai akses masyarakat benar‑benar semakin baik.” Pernyataan tersebut menegaskan komitmen DPRD Kalteng untuk memastikan bahwa setiap tahap pembangunan dilaksanakan tepat waktu dan sesuai standar teknis.

Penguatan infrastruktur jalan ini diharapkan memberikan dampak langsung pada aktivitas ekonomi lokal. Kondisi jalan yang lebih baik akan mempermudah pengangkutan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan, sekaligus membantu menekan biaya transportasi bagi petani dan pelaku usaha kecil. Selain itu, peningkatan kualitas jalan dapat menarik investasi baru di sektor logistik dan pariwisata, memperluas peluang kerja bagi penduduk setempat.

Abdul Hafid juga menekankan pentingnya kesinambungan program. “Kami mendorong pemerintah provinsi menjaga kesinambungan program agar pembangunan ruas tersebut dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pemantauan lapangan akan menjadi kegiatan rutin, memastikan bahwa pekerjaan tidak hanya selesai sesuai kontrak, tetapi juga memenuhi spesifikasi teknis yang ketat.

Dengan nilai kontrak yang signifikan dan dukungan anggaran PAD Kalteng, proyek Jalan Cempaka Mulia‑Kampung Melayu menjadi contoh nyata upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki jaringan transportasi wilayah pedalaman. Keberhasilan proyek ini akan menjadi tolok ukur bagi program infrastruktur serupa di masa mendatang, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan manfaat langsung bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, Dewan Pantau Pembangunan Jalan Cempaka Mulia‑Kampung Melayu menunjukkan bahwa pengawasan legislatif dapat berperan aktif dalam memastikan kualitas dan keberlanjutan proyek infrastruktur, sekaligus menumbuhkan kepercayaan publik terhadap penggunaan dana daerah.