Daftar Isi
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan adanya kemungkinan perluasan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 melampaui batas tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Keputusan ini dipertimbangkan di tengah dinamika ekonomi global yang penuh tantangan, terutama akibat lonjakan harga energi dan ketidakpastian geopolitik.
Gejolak Global Pemicu Potensi Pelebaran Defisit
Opsi untuk memperlebar defisit APBN ini muncul sebagai respons terhadap tekanan yang berasal dari gejolak geopolitik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Konflik ini telah mendorong kenaikan signifikan pada harga energi global, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat ketidakpastian ekonomi di seluruh dunia. Menteri Purbaya menegaskan bahwa pihaknya terus-menerus menghitung dampak dari kenaikan harga minyak terhadap kondisi APBN.
Purbaya menjelaskan bahwa setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sebesar 1 dolar AS per barel berpotensi menambah beban defisit anggaran hingga Rp6,8 triliun. Dalam asumsi makro APBN 2026, ICP ditetapkan pada level 70 dolar AS per barel. Apabila harga minyak tetap bertahan di angka 92 dolar AS per barel sepanjang tahun tanpa intervensi pemerintah, proyeksi defisit APBN bisa mencapai 3,7 persen dari PDB.
BACA JUGA: Kolaborasi Nasional Wujudkan Sekolah Aman dan Nyaman
Strategi Hati-Hati dalam Pengelolaan Fiskal Nasional
Meskipun menghadapi potensi pelebaran defisit, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakinkan bahwa pengelolaan APBN dilakukan dengan sangat hati-hati. Ia menekankan bahwa defisit fiskal yang lebih luas juga dapat berperan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebagai contoh, pada tahun 2025, Indonesia berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi 5,11 persen secara tahunan (yoy) dengan defisit 2,92 persen PDB. Kinerja ini dianggap bersaing dengan negara-negara di kawasan.
Sebagai perbandingan, Malaysia mencatat pertumbuhan 5,17 persen (yoy) dengan defisit 6,41 persen PDB, sementara Vietnam menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi, yaitu 8,02 persen (yoy), namun dengan defisit 3,6 persen PDB. Dengan data tersebut, Purbaya menegaskan keyakinannya bahwa posisi fiskal Indonesia masih berada dalam batas yang aman.
Pemerintah juga menyikapi dengan cermat sorotan dari lembaga pemeringkat global seperti Fitch Ratings dan Moody’s Investors Service terkait pengelolaan defisit APBN. Kebijakan fiskal akan terus dijalankan secara hati-hati untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Landasan Hukum dan Preseden Pelebaran Defisit
Ambang batas defisit APBN yang sebesar tiga persen dari PDB diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Perubahan terhadap batas defisit ini memerlukan proses legislasi, yaitu melalui perubahan undang-undang atau pembentukan regulasi baru sebagai payung hukum.
Indonesia memiliki preseden penangguhan batas defisit tiga persen, yaitu saat pandemi COVID-19. Kebijakan tersebut diatur melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Pada masa tersebut, defisit APBN bahkan sempat melebar hingga melampaui enam persen PDB, sebelum kemudian diturunkan secara bertahap pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Dengan mempertimbangkan tekanan ekonomi global dan kebutuhan untuk menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan, pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka opsi strategis untuk menyesuaikan kebijakan fiskal. Fleksibilitas ini, yang tetap berada di bawah pengawasan ketat dan kerangka hukum, diharapkan dapat menjadi instrumen efektif dalam menanggapi tantangan ekonomi dan memastikan keberlanjutan pembangunan nasional.
