Anggaran BTT Rp760 Miliar Diresmikan untuk Atasi Karhutla, Kalteng Dapat Rp40 Miliar

Ule.co.id – Memburu BTT  Rp760 Miliar untuk Karhutla menjadi sorotan utama setelah pemerintah pusat mengumumkan alokasi dana darurat guna memperkuat penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di tujuh provinsi, termasuk Kalimantan Tengah.

Dalam kebijakan umum APBD Perubahan 2026, pemerintah menegaskan bahwa total anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp760 miliar akan disalurkan secara merata ke provinsi-provinsi yang paling terdampak. Kalteng, yang selama ini mengalami kebakaran hutan berulang, menerima transfer awal sebesar Rp40 miliar ke rekening pemerintah provinsi.

Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, menilai bantuan tersebut sangat krusial. Ia menegaskan, “Apakah dana Rp40 miliar itu bagian dari Rp760 miliar yang akan dibagi ke tujuh provinsi, atau bantuan di luar dari dana tersebut, ini peluang yang sangat luar biasa. Memang harus dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi.” Pernyataan ini menegaskan urgensi pemanfaatan dana BTT Karhutla secara cepat dan tepat.

Junaidi menambahkan bahwa DPRD Kalteng menyambut positif kebijakan pusat dan memberikan apresiasi atas komitmen Kementerian Dalam Negeri. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi, kepala daerah, dan gubernur untuk mempercepat pencairan dana serta pembuatan regulasi yang mendukung.

Berikut adalah langkah-langkah yang diharapkan dapat mempercepat penyaluran dan penggunaan dana:

• Penetapan peraturan daerah atau gubernur yang mengatur mekanisme penggunaan BTT Karhutla.
• Pembentukan tim khusus di Pemprov Kalteng untuk mengelola dana dan memantau pelaksanaan program.
• Pengadaan peralatan pemadam kebakaran modern dan pelatihan bagi petugas lapangan.
• Kerjasama dengan lembaga riset untuk memetakan wilayah rawan kebakaran.
• Pelaporan transparan kepada DPRD dan publik mengenai penggunaan dana.

Junaidi mengingatkan bahwa kondisi karhutla belum menunjukkan tanda-tanda berkurang. Musim kemarau yang masih panjang dan prediksi cuaca kering dari BMKG memperpanjang risiko kebakaran hingga akhir Oktober, bahkan berpotensi berlanjut hingga Desember atau awal 2027.

Selain dana, pemerintah pusat juga berjanji menyediakan bantuan teknis, termasuk penyediaan satelit pemantau kebakaran, serta pelatihan bagi tim SAR dan pemadam kebakaran lokal. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan sistem mitigasi yang berkelanjutan.

Para ahli lingkungan menilai bahwa alokasi BTT Karhutla sebesar Rp760 miliar merupakan langkah strategis, namun keberhasilan tergantung pada implementasi yang transparan dan akuntabel. Mereka menekankan pentingnya pengawasan independen serta pelibatan masyarakat dalam proses pemulihan lahan pasca kebakaran.

Dengan dana yang sudah ditransfer, Pemprov Kalteng diharapkan segera mengaktifkan mekanisme pencairan, menyiapkan regulasi yang diperlukan, dan meluncurkan program aksi cepat. Jika semua pihak bergerak sinergis, peluang mengendalikan kebakaran hutan dapat meningkat signifikan, melindungi ekosistem hutan tropis dan kesejahteraan penduduk setempat.