Riska Percepat Water Bombing ke Tanjung Puting: Upaya Darurat Atasi Kebakaran Hutan di Kalteng
Ule.co.id – Riska Percepat Water Bombing ke Tanjung Puting menjadi sorotan utama setelah Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Tengah, Riska Agustina, menuntut percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam pernyataannya pada Selasa, 15 September 2026, Riska menegaskan pentingnya pengiriman helikopter Water Bombing untuk memadamkan titik api yang sulit dijangkau melalui darat.
Riska menambahkan bahwa permintaan resmi telah disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah serta Kepala BNPB Pusat. Dalam rapat koordinasi, Gubernur menanggapi dengan serius dan berjanji akan mempercepat proses pengiriman helikopter Water Bombing ke kawasan Tanjung Puting.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kobar juga mengirimkan surat permohonan kepada BPBD Provinsi Kalimantan Tengah pada 12 September 2026. Surat tersebut menekankan prioritas penggunaan helikopter untuk area yang tidak dapat dijangkau lewat jalur darat, termasuk wilayah TNTP yang tengah dilanda kebakaran.
Tim Satgas Karhutla di lapangan melaporkan bahwa titik api tersebar di beberapa zona hutan lebat, memicu kekhawatiran akan dampak ekologis yang luas. Jika tidak segera ditangani, kebakaran dapat mengancam keanekaragaman hayati, satwa endemik, serta mata pencaharian masyarakat sekitar yang bergantung pada sumber daya hutan.
Riska menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat harus dipercepat. “Harapannya, water bombing dapat segera dikirimkan sehingga kami dapat mengendalikan kebakaran sebelum menyebar lebih jauh,” ujarnya.
Para ahli lingkungan menilai bahwa penggunaan helikopter Water Bombing memang efektif untuk menurunkan intensitas kebakaran pada fase awal. Namun, mereka juga mengingatkan pentingnya langkah pencegahan jangka panjang, seperti pengawasan ketat terhadap aktivitas pembakaran lahan dan program rehabilitasi hutan pasca kebakaran.
Gubernur Kalimantan Tengah, dalam pertemuan bersama Kepala BNPB, menegaskan komitmen pemerintah untuk menyediakan sumber daya udara. Ia menyatakan bahwa alokasi helikopter sudah dalam proses, namun faktor cuaca dan kesiapan logistik menjadi tantangan yang harus diatasi.
Selain upaya pemadaman, pihak berwenang juga menginstruksikan tim lapangan untuk melakukan pemetaan area yang terbakar secara real time. Data tersebut akan menjadi dasar dalam penentuan prioritas penanganan dan alokasi sumber daya selanjutnya.
Riska berharap bahwa sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat dapat menghasilkan respons yang cepat dan terkoordinasi. “Kami tidak dapat menunggu hingga api meluas, karena konsekuensinya tidak hanya pada hutan, tetapi juga pada kehidupan masyarakat sekitar,” tutupnya.
