Ule.co.id – Fraksi Golkar Desak Penanganan Karhutla Diperkuat menyoroti peningkatan kabut asap yang melanda Palangka Raya dan sekitarnya, serta menuntut aksi konkret dari seluruh pemangku kepentingan. Dalam rapat paripurna ke-3 masa persidangan I tahun sidang 2026, juru bicara fraksi, Rahadian Fani, menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk mengurangi dampak kebakaran hutan dan lahan.
Kabut asap yang semakin pekat dalam beberapa hari terakhir menimbulkan gangguan signifikan pada kesehatan warga, operasional sekolah, transportasi, serta aktivitas ekonomi. Fraksi Golkar menilai bahwa situasi ini tidak dapat diabaikan dan memerlukan respons yang terintegrasi antara pemerintah provinsi, dinas terkait, serta lembaga penanggulangan bencana.
“Kami memberikan perhatian serius terhadap karhutla dan kabut asap yang berdampak pada lingkungan, kesehatan, pendidikan, transportasi, ekonomi, dan sosial masyarakat,” ujar Rahadian dalam sambutan resmi. Ia menambahkan bahwa upaya pencegahan saja tidak cukup; diperlukan kesiapsiagaan yang kuat serta perlindungan bagi masyarakat yang terdampak asap berbahaya.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalteng mengungkapkan bahwa sejak 1 Januari hingga 6 September 2026 tercatat 102.413 titik hotspot, dengan 2.651 kejadian karhutla yang menghanguskan area seluas 8.038,68 hektare. Angka tersebut menunjukkan bahwa fenomena kebakaran masih berada pada level kritis, menuntut intervensi yang lebih intensif.
Rahadian juga mengingatkan warga untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Ia menekankan pentingnya menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran, seperti pembakaran sampah terbuka atau penggunaan api terbuka tanpa pengawasan. “Setiap kemunculan titik api harus segera dilaporkan kepada petugas, sehingga penanganan dapat dilakukan sedini mungkin,” tegasnya.
Fraksi Golkar memastikan bahwa DPRD Kalteng akan mengoptimalkan fungsi penganggaran dan pengawasan untuk mendukung penanganan karhutla. Dukungan tersebut diharapkan mencakup fase darurat, respons lapangan, hingga tahap pascabencana, guna menekan dampak sosial‑ekonomi yang timbul.
DPRD Kalteng juga mengajak pemerintah provinsi dan lembaga terkait memperkuat langkah pencegahan serta respons berkelanjutan. Dengan koordinasi yang lebih solid, diharapkan penanganan karhutla tidak hanya bersifat reaktif, melainkan proaktif dalam mengurangi risiko terulangnya kebakaran serupa.
Fraksi Golkar Desak Penanganan Karhutla Diperkuat menjadi seruan yang menggugah, menandai komitmen legislatif daerah dalam melindungi kesehatan publik dan kelestarian hutan. Upaya kolektif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama untuk mengatasi tantangan lingkungan yang semakin kompleks di Kalteng.
